Berita Terbaru

Senator Muda Angkat Bicara, Maraknya Kriminalisasi Wartawan.

JAKARTA-BIDIKNEWS.COM
Senator DPD RI asal Aceh menyikapi kondisi pers dalam negeri yang semakin buruk akibat maraknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan oleh aparat kepolisian yang telah mencapai tingkat krusial yang sangat membahayakan.

Rentetan penangkapan demi penangkapan wartawan di hampir seluruh wilayah Indonesia akibat pemberitaan yang tidak dapat diterima oleh segelintir orang telah mengancam eksistensi elemen kontrol sosial di masyarakat.

Tewasnya wartawan Sinar Pagi Baru, Muhammad Yusuf, di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, di penghujung bulan suci Ramadhan lalu, merupakan gong pertanda kematian jurnalisme kritis di negeri ini.

Hal tersebut diungkapkan Senator muda.  Fachrul Razi, MIP, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh.

"Ratusan wartawan saat ini sedang menjalani proses hukum, dilaporkan ke polisi akibat pemberitaan media," kata Fachrul, kepada media, melalui saluran selulernya, Jumat, 6 Juli 2018.

"Mekanisme penyelesaian sengketa pers adalah melalui koridor UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, yang oleh karena itu, seluruh tindakan aparat kepolisian yang menangkap wartawan karena pemberitaan dan memprosesnya melalui penerapan peraturan di luar UU Pers adalah kriminalisasi," terang Fachrul.

"Itu dapat dikategorikan ilegal, polisi telah melakukan pelanggaran hukum," ujar Fachrul Razi.

kandidat doktor di bidang ilmu politik ini, juga menyoroti tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.

"Tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru Kalimantan Selatan lalu itu hakekatnya adalah gong kematian pers Indonesia," tutur Facrul.

"Ini tanda bahaya yang mengancam keberadaan elemen kontrol publik terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita," imbuh senator muda.

lanjut Fachrul, Keadaan pers di tanah air yang sudah sangat genting tersebut, bahkan sudah diketahui dan direspon oleh Badan PBB, yakni UNESCO.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Pimpinan UNESCO Audrey Azoulay Kamis, 5-7-2018, menyerukan agar dilakukan penyelidikan dan pengungkapan secara terang-benderang tentang kematian Muhammad Yusuf.

"Pihak internasional sudah mencium bau tidak sedap tentang kondisi pers di negara kita. UNESCO sudah bersuara, dan akan menjadikan kasus kematian 'misterius' wartawan Kalsel Muhammad Yusuf," kata Facrul.

"sebagai pintu masuk untuk mencermati perkembangan demokrasi di negeri ini yang terancam mandeg akibat kriminalisasi pers yang marak dilakukan aparat bersama lembaga dewan pers," ujar Fachrul.

Disisi lain, Fachrul Razi menyampaikan langkah-langkah strategis-teknis yang harus dilakukan para pihak terkait.

"Pertama, kita mendesak Kapolri bersama jajarannya untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap wartawan di seluruh Indonesia, baik yang sedang berproses hukum maupun yang sedang dilaporkan oleh masyarakat," kata Fachrul.

"Polisi jangan jadi centengnya para oknum pengusaha dan pejabatlah. Umumnya kasus yang diproses polisi itu khan yang dilaporkan oknum berduit, kalau bukan pengusaha, yaa politisi, pejabat, dan semacamnya," bebernya.

Menurut Fachrul Razi, lembaga pemangku pers yang dinilai gagal melindungi kemerdekaan pers Indonesia, yakni Dewan Pers, harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Dewan Pers harus dimintai pertanggung-jawaban, mengapa situasi kemerdekaan pers bisa memburuk seperti belakangan ini," katanya.

"Mereka (Dewan Pers) diberikan dana APBN puluhan miliar setiap tahun untuk mengembangkan kemerdekaan pers, bukan sebaliknya membungkam kebebasan pers," ujarnya.

"Mereka (Dewan Pers) harus diseret ke meja hijau. Apalagi terkait kematian wartawan Muhammad Yusuf, para pengurus Dewan Pers dan staf ahlinya wajib mempertanggung-jawabkan kebijakan mereka yang melanggar hukum itu," tegas Fachrul.

Saran Fachrul, agar para pekerja pers harus bersatu memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan pers Indonesia, sebab tanpa kemerdekaan pers, demokrasi tidak mungkin berjalan.

"Saya harapkan agar kawan-kawan pers se-Indonesia bersatu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan pers itu butuh persatuan sesama pekerja pers. Kita ciptakan kehidupan pers merdeka yang kuat, kokoh, dan merata kekuatannya di seluruh wilayah Indonesia," pungkas Fachrul. (WA/HWL/Red)

Tidak ada komentar