Berita Terbaru

Kadisdik Kota Bogor : afirmasi itu memang untuk anak miskin.

BOGOR-BIDIKNEWS.COM
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Provinsi Jawabarat, memaparkan keterkaitan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018. Bagian Keempat, Sistem Zonasi.Pasal 16 dengan penambahan nilai yang diterapkan Kota Bogor.

"aturannya diserahkan kepada kabupaten, kota dan provinsi dan dilakukan secara bertahap,  Yang menandatangi itu walikota, kita yang merancang bersama stakeholder semua, terakhirnya dipelajari bagian hukum," kata Fahrudin Kadisdik kota Bogor , Diruang kantor 19 juli 2018.

Lalu, Fahrudin men-terjemahkan sistem zonasi yang diterapkan di Kota Bogor "supaya warga tidak marah sistem zonasi nya tidak pakai jarak, tetapi terdekat dengan menambahkan nilai hasil ujian anak," katanya.

"semua anak yang berasal dari kota Bogor mau masuk ke  SMP (Negeri) itu dikasih nilai zonasi 20 (paling dekat dengan sekolah), 15, 10, 5, semua sama punya nilai itu, dimanapun dia tinggal dikota bogor," ujarnya.

"Zonasi itu dikonversi ke nilai. KK (Kartu keluarga) itu untuk zonasi, punya nilai berapa. Setiap anak mempunyai tambahan nilai yang sama," terangnya.

"zonasi itu intinya, memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal (anak), itu program pemerintah pusat yang harus dijalankan  oleh kabupaten/kota dan provinsi," kata Fahrudin.

Lanjutnya, "Penerimaan jalur siswa baru itu ada lima, ada jalur prestasi, jalur anak guru, jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), nilai NKUN jalur nem," terang Fahrudin,

Syarat yang disebutkan Fahrudin "jalur fakir miskin pakai SKTM, KIP dan lain sebagainya, jalur prestasi pakai sertifikat, uji kompentensi, jalur ABK pakai surat keterangan saja dari sekolah juga cukup, kalo jalur nem pakai nem online," katanya.

Fahrudin meng-ungkapkan spesifikasi jalur miskin "Kemudian ada jalur Afirmasi, jalur untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu," terangnya.

"afirmasi itu memang untuk anak miskin, jalur miskin tidak pakai nilai," Tegas Fahrudin.

Lalu, "betul tidak pake lain-lain persyaratan untuk masuk SMP, yang dipakai cuma SKTM, KIS, KIP.  Prestasi sertfikat sama nem, (untuk) setiap jalur, plus nilai zonasi," ungkap Fahrudin.

"mereka semua punya nilai zonasi yang sama ditambahkan nem kesitu, sehingga anak yang punya prestasi lebih tinggi mereka diterima, yang prestasi nya dibawah ya tidak. Silahkan masuk ke swasta," imbuhnya.

Fahrudin membandingkan apa yang terjadi dengan penerapan Permendagri nomor 14 tahun 2018 diluar kota Bogor.

"(contoh) Bandung lakukan itu, tangerang selatan lakukan itu, demo, gawat ini berarti masyarakat betul-betul resah. Kenapa dikota lain marah, karena banyak anak pintar yang kalah sama dibawahnya dikota lain," ungkapnya

lanjut Fahrudin, "kita sadar tentang itu, bahwa sekolah ini belum merata, ketersediaan negeri yang daftar ke negeri itu 16000 (Siswa), yang diterima itu kurang dari 6000, jadi pasti banyak yang tidak diterima, kalau masuknya ke negeri, jadi sebagiannya ke swasta," ujarnya.

"menyadarkan pemerintah, bahwa jumlah sekolah harus diperbanyak negerinya, karena (masyarakat) masih negeri minded," katanya.

"kan harus bertahap, sekolah harus diratakan ni negerinya, tahun 2019 setiap tahun kota bogor akan membangun SMP negeri, kemudian kwalitasnya dibangun," terang Fahrudin.

Fahrudin menjelaskan kembali anak miskin yang harus sekolah dengan ketersedian sekolah negeri dikota Bogor,

"2400 fakir miskin yang mendaftar ke sekolah  negeri kota Bogor, yang diterima 860 karena tempatnya cuma segitu, (total) sekolah 123 SMP  dikota bogor , 20 nya (sekolah) negeri, 103 nya swasta," ungkapnya.

"Masih ada sekitar 1400 lebih si-miskin gak diterima. Lewat sekolahnya kita sudah kasih pengertian, sok (silahkan) masuk keswasta yang terdekat, nanti disuplai pakai bsm bantuan siswa miskin,

"Quota maksimal 20% yang diterima memakai SKTM (sudah penuh bahkan) kurang malah 2400 yang quota hanya ada 860 ditambah dari japres yang tidak terisi hampir seribulah mereka diterima," terangnya.

"Jadi 1400 simiskin silahkan mendaftar ke swasta," ungkapnya.

"sekarang supaya swasta juga hidup, disana ada nyawa loh, ada guru ada keluarganya, supaya swata tidak gulung tikar, ok, untuk tahap pertama ini kita suply Bantuan Siswa Miskin (BSM), biar swasta mengusulkan anak tidak mampu itu, diberikan bantuan oleh pemerintah,

"BSM satu juta pertahun untuk satu anak, anggaran (ada) dikemas bukan didisdik, (memakai) anggaran hibah, Rp 8milyar. (untuk) SD, SMP, SMA, SMK bahkan perguruan tinggi, 8000 anak untuk seluruh warga kota Bogor, syarat nya harus ada SKTM. Untuk satu tahun," terangnya.

Fahrudin menghimbau masyarakat "(anak) belajar yang sungguh-sungguh, tidak ada alasan tidak punya uang tidak bisa sekolah," katanya.

Kembali kepermendikbud, fahrudin, meminta pemerintah pusat lebih menjelaskan permendikbud nomor 14 tahun 2018.

"peraturan menteri itu sudah bagus, tinggal harus ditargetkan sampai kapan dan bagaimana tolok ukur keberhasilan, diterapkannya peraturan menteri itu, kan ngambang itu, diserahkan ke kabupaten kota, dan endingnya apa ?" pungkasnya. (Tengku YusRizal)

Tidak ada komentar