Berita Terbaru

Oknum Penjual tanah di Desa sukma jaya akan Di Polisikan


Bukti surat AJB

BOGOR -BIDIKNEWS.COM
Runy Ahli waris dari Alm Edy soepardi hanya bisa berdoa dan berupaya untuk mendapatkan haknya atas tanah yang diduga dicaplok oleh oknum yang tidak  bertangung jawab.

Adalah Oknum di desa sukmajaya kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.

runy sempat mendatangi kantor desa sukma jaya untuk menayakan lokasi tanah Bapak nya  seluas 600 m yang berada di Blok Tumpang Desa sukma jaya kecamatan Tajur Halang Dengan Membawa Surat Asli  Akte Jual beli (AJB),No 807/JB/1978.

"saya bertemu dengan sekdes sukma jaya, pak Muhtar namanya ,ketika ditanya ternyata pak muhtar tidak mengetahui lokasi tanah tersebut,bahkan mengatakan data di desa tidak ada,papar sekdes kepada runy.

Runi tidak percaya bahwa tanah tersebut tidak ada,logikanya  aja masa suratnya ada , tanahnya tidak ada,pasti ini ada oknum yang bermaian.paparnya

“Saya terus mencari lokasi tanah tersebut,yang akhirnya bertanya kewarga setempat,yang kebetulan yang saya Tanya itu pak midun anak dari pemilik tanah yang dahulu ,lalu midun menunjukan tanah tersebut ,ternyata tanah masih kosong berupa kebun,namun menurut midun tanah  tersebut Telah di jual kepada PT .paparnya

 “Midun mengatakan, memang benar waktu dulu tahun 1978 bapak saya telah menjual tanah  nya kepada Alm Pak Edy Soepardi se luas 600 M,nah sekarang tanah pak edi telah di jual ke PT,untuk lebih jelas nya lagi bapak tanya aja ke pak Inin sama pak sekdes ,papar midun

Menurut Runy Ini aneh sekali,padahal waktu itu Ahli waris  pernah mempertanyakan kepada sekdes,tapi sekdes bilang tidak tahu ,ketika mengetahui lokasinya Ternyata rumah pak sekdes gak jauh dari lokasi yang saya cari ,ada apa ini,saya menduga ada keterlibatan sekdes.tegasnya

“Saya akan melaporkan kepada polisi  oknum penjual tanah Bapak saya,biar nanti hukum yang menentukana siapa yang salah,dan siapa yang benar.paparnya

ketika wartawan mempertanyakan kepada sekdes muhtar,sekdes mengakui bahwa benar tanah miik pak Edy tapi tanah  itu telah di jual oleh inin,ketika ditanya di jual nya kesiapa,sekdes engan ngasih tahu

 “saya akan mampertemukan dengan pak inin,karena dengan pertemuan pasti ada jalan keluarnya.papar sekdes.

di pertemuan tersebut diketahui oleh kades desa sukma jaya, dan penjual tanah tersebut inin warga desa sukma jaya,inin mengatakan bahwa pada tahun 1991 alm pak Edi soepardi telah menyuruh menjual kepada saya,saya ada bukti kwitansi nya.
Bukti Kwitansi yang dimiliki Inin

“dulu pak edi nyuruh saya menjual tanah nya,dan  pak edi  sama sekali tidak memiliki bukti surat.papar inin.


Menanggapi hal tersebut, Lembaga Aliansi  Indonesia E. mahendra meminta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi atas dugaan yang dilakukan oknum  tersebut.

"Sesuai Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya, maka jual beli atau pengalihan kepemilikan tanah tersebut batal," kata mahendra kepada wartawan, minggu (5/11).

Pemilik asli tanah tersebut, kata Mahendra dapat menuntut penggantian biaya kerugian . Yakni dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.

"Jika sudah terbukti , maka tindakan menjual tanah milik orang lain dapat dipidana sebagaimana dalam KUHP pasal 385 dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun," ujar dia.

Terpisah, Ketua posko Garuda sakti, Aliansi Indonesia wilayah  Bogor Raya Another Hapin Nurgus  meminta Pemerintah menjadikan masalah ini sebagai momentum menegakkan aturan kepemilikan tanah atau agraria tanpa diskriminasi.

Kalau tidak ada tindakan tegas, Hapin  mengkhawatirkan hal ini dapat menjadi preseden buruk. Pelanggaran yang sengaja dilakukan tentunya akan menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat.

"Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan dengan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut,'' tambahnya.(dk)

Tidak ada komentar