Berita Terbaru

Lembaga Aliansi Indonesia Berharap Gubernur DKI Yang Baru Tidak Tersandera Partai Pendukung


JAKARTA – BIDIKNEWS.COM
Dengan dilantiknya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru nantinya tidak tersandera oleh Parpol pendukung.
Harapan itu disampaikan oleh H. Djoni Lubis, Ketua Umum LAI di Rumah Rakyat Aliansi Indonesia, Jl. Raya Pintu II TMII No. 54, Pinang Ranti, Jakarta Timur.
H. Djoni Lubis menegaskan setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Anis dan Sandi sudah menjadi milik masyarakat, bukan lagi milik partai dan kelompok pendukungnya.
“Menjadi pejabat itu berarti menjadi abdi, menjadi pelayan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat secara umum harus selalu diutamakan, tanpa membeda-bedakan dari partai atau kelompok mana,” kata dia.
Lebih lanjut H. Djoni Lubis mengatakan, LAI sesuai visinya akan selalu mendukung pemerintah yang sah.
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sah, pejabatnya terpilih atau menjabat sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib didukung, institusinya maupun program-programnya,” jelasnya.
Namun LAI juga memiliki misi, yaitu mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga LAI akan selalu menjalankan fungsi kontrol sosialnya, mengawasi pelaksanaan kebijakan maupun program-program pemerintah.
“Jangan main-main dengan rakyat, dengan uang rakyat, baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Harus dipergunakan dengan baik dan benar,” imbuh dia.
Adapun tentang program-program kerja, Ketua Umum LAI itu berharap program-program yang bagus dari Gubernur sebelumnya tetap dilanjutkan.
“Jangan sampai program-program yang bagus dan sudah berjalan jadi mandeg. Yang sudah bagus dilanjutkan dan dipelihara agar tetap bagus. Kekurangan atau kelemahan-kelemahannya yang harus diperbaiki, bukan dihentikan atau diganti,” harapnya.
Menurut H. Djoni Lubis, program dari Gubernur sebelumnya yang bagus dan harus dipertahankan salah satunya tentang lelang jabatan untuk pejabat dan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Lelang jabatan itu mampu STOP dan CEGAH terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengangkatan maupun penempatan PNS atau pejabat Pemprov DKI. Pejabat yang berhasil menduduki posisinya pun lebih berpeluang memiliki kompetensi tinggi,” jelasnya.
Contoh lainnya mengenai penanggulangan banjir yang melibatkan Pemprov Jawa Barat dan Banten sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta pembangunan taman-taman kota.

Adapun tentang program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, mengingat Jakarta juga merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, LAI berharap nantinya dapat selaras dengan Pemerintah Pusat.(red)

Tidak ada komentar